Kontroversi Kewajiban Memiliki BPJS untuk Pembuatan SIM di Indonesia

June 26, 2024

Ditulis Oleh Tilas Bayu Syafi Mahasiswa S1 Public Health

Dikutip dari Kompas.com, BPJS Kesehatan secara bertahap mulai diujicobakan menjadi syarat membuat atau memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) A, B, dan C mulai Senin (1/7/2024) hingga Senin (30/9/2024).

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.

Wilayah yang menerapkan pembuatan SIM wajib memiliki BPJS Kesehatan tersebut di antaranya Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Kewajiban memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai salah satu syarat untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia telah menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini, yang diperkenalkan dengan tujuan memperluas jangkauan asuransi kesehatan nasional, telah menimbulkan berbagai reaksi dan opini dari berbagai kalangan.

Artikel ini akan membahas kontroversi seputar kewajiban tersebut, baik dari perspektif kesehatan maupun hukum kesehatan di Indonesia.

Latar Belakang BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai tanpa harus khawatir tentang biaya yang mahal. Namun, implementasi BPJS Kesehatan di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kepatuhan masyarakat dalam mendaftarkan diri dan keluarganya. Banyak warga yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan berbagai alasan, mulai dari kurangnya informasi hingga ketidakmampuan untuk membayar iuran bulanan.

Kewajiban BPJS dalam Pembuatan SIM

Pada tahun 2019, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mensyaratkan kepemilikan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan SIM. Kebijakan ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Ada yang mendukung karena dianggap dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap jaminan kesehatan, namun banyak pula yang menolak dengan berbagai alasan.

Alasan Pendukung Kebijakan

Peningkatan Cakupan Jaminan Kesehatan: Salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan jumlah peserta BPJS Kesehatan. Dengan memasukkan BPJS sebagai syarat pembuatan SIM, diharapkan lebih banyak orang akan mendaftar dan mendapatkan manfaat dari program jaminan kesehatan ini.
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki asuransi kesehatan. Dengan memiliki BPJS, masyarakat diharapkan lebih siap menghadapi risiko kesehatan yang mungkin terjadi di masa depan.
Pembiayaan Sistem Kesehatan: Dengan meningkatnya jumlah peserta BPJS, diharapkan pendapatan dari iuran peserta juga meningkat. Hal ini dapat membantu memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan nasional yang selama ini seringkali mengalami defisit.

Alasan Penolakan Kebijakan

Beban Administratif dan Finansial: Banyak yang berpendapat bahwa kebijakan ini justru menambah beban administratif dan finansial bagi masyarakat. Bagi sebagian orang, biaya iuran BPJS dianggap sebagai beban tambahan yang cukup berat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
Tidak Relevan dengan SIM: Kritikan lainnya adalah bahwa kepemilikan BPJS tidak ada hubungannya langsung dengan kemampuan seseorang untuk mengemudi. SIM seharusnya berfokus pada kemampuan mengemudi dan keselamatan di jalan, bukan pada status asuransi kesehatan seseorang.
Akses dan Infrastruktur yang Belum Merata: Di beberapa daerah, akses untuk mendaftar BPJS Kesehatan masih terbatas. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat yang ingin membuat SIM namun kesulitan mendaftar BPJS karena keterbatasan akses dan infrastruktur.

Perspektif Hukum Kesehatan

Dari perspektif hukum kesehatan, kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara terlindungi oleh jaminan kesehatan. Namun, kebijakan ini juga harus dipertimbangkan dari aspek hak asasi manusia dan aksesibilitas.

Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 28H UUD 1945, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan akses ke layanan kesehatan bagi seluruh warganya. Namun, mengaitkan kepemilikan BPJS dengan pembuatan SIM dapat dianggap sebagai bentuk paksaan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Aksesibilitas

Kebijakan ini juga harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas. Di daerah-daerah terpencil, akses untuk mendaftar BPJS dan mendapatkan layanan kesehatan seringkali masih terbatas. Kebijakan yang mewajibkan kepemilikan BPJS untuk pembuatan SIM bisa jadi memberatkan bagi warga di daerah tersebut yang mengalami kesulitan akses.

Alternatif Solusi

Untuk mengatasi kontroversi ini, diperlukan solusi yang lebih komprehensif dan adil bagi semua pihak. Beberapa alternatif solusi yang bisa dipertimbangkan antara lain:

Sosialisasi dan Edukasi: Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya BPJS Kesehatan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat lebih sukarela untuk mendaftar BPJS tanpa perlu ada kewajiban tertentu.
Subsidi dan Bantuan: Bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah bisa memberikan subsidi atau bantuan untuk pembayaran iuran BPJS. Hal ini dapat meringankan beban finansial mereka dan memastikan lebih banyak orang bisa menjadi peserta BPJS.
Peningkatan Akses dan Infrastruktur: Pemerintah perlu memperbaiki akses dan infrastruktur pendaftaran BPJS, terutama di daerah-daerah terpencil. Dengan akses yang lebih mudah, diharapkan lebih banyak masyarakat yang bisa mendaftar BPJS tanpa kesulitan.
Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Kebijakan yang ada perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Jika ditemukan banyak kendala di lapangan, maka kebijakan tersebut perlu disesuaikan agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Kewajiban memiliki BPJS untuk pembuatan SIM di Indonesia merupakan kebijakan yang kontroversial. Meskipun memiliki tujuan yang baik yaitu untuk meningkatkan cakupan jaminan kesehatan, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai masalah dan tantangan di lapangan. Dari perspektif kesehatan dan hukum kesehatan, kebijakan ini perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak memberatkan masyarakat dan tetap menghormati hak asasi manusia. Dengan solusi yang tepat, diharapkan tujuan untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan dapat tercapai tanpa menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.